Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan bangku sekolah nomer wahid dalam membekali anak mengenai pelajaran dasar kehidupan. Seperti tutur John Locke dalam Tabularasa, “Sangat penting menanam nilai-nilai baik agar moral agama dan kecerdasan anak dapat memberi sumbangsih positif bagi kemajuan negara di masa depan,” tuturnya.

Read more...

ali maksumDr. Ali Maksum

Dosen FITK UIN Sunan Ampel Surabaya

Sejatinya, pelanggaran moral yang terjadi di masyarakat tidak hanya dilakukan oleh pelajar saja. Hampir setiap hari kita menyaksikan penyimpangan standar moral, seperti tindak kekerasan, pemerasan, pelecehan seksual, kecurangan dalam ujian, penggunaan ijazah palsu, perkelaian massal, geng motor, perusakan tempat ibadah, praktek suap, korupsi, aborsi, pembunuhan sadis, dan lain-lain. Pelakunya pun berasal dari berbagai kalangan mulai pelajar, mahasiswa, politisi, birokrat, agamawan, pejabat publik bahkan penegak hukum. Karena itu, ada pesimisme di kalangan masyarakat terhadap pembinaan nilai-nilai moral. Pesimisme menggeluti pikiran masyarakat karena banyak pihak yang diharapkan berperilaku baik, malah menyimpang dari standar nilai moral yang berlaku. Perilaku moral terjun bebas menurun mendekati titik nadir.

Mengutip Lorens Bagus dalam buku Kamus Filsafat (2000: 672), moral bersangkut paut dengan perilaku itu baik atau buruk, etis atau tidak etis, dan tepat atau tidak tepat dalam hubungannnya dengan orang lain. Dalam beriteraksi dengan orang lain setiap individu dituntut mengatur perilakunya sedapat mungkin agar tidak bertentangan dengan standar moral yang berlaku.

Dalam sosiologi, pendidikan bukan sekedar berfungsi sebagai alih pengetahuan (transfer of knowledge), tetapi juga memegang fungsi social screening and selection. Artinya, proses pendidikan itu akan menyaring dan menyeleksi anak didik untuk bisa mengemban beban sosial. Screening (penyaringan) ini tentu berdasar dari kemampuan anak atas penguasaan ilmu pengetahuan, kompetensi, termasuk di dalamnya adalah moral. Ini berarti makin tinggi jenjang pendidikan seseorang, ia akan terseleksi dan tersaring pada kasta sosial yang tinggi juga, sebab beban sosialnya juga tinggi.

Dalam konteks social screening, guru dituntut untuk melakukan penilaian moral terhadap siswanya. Selama ini sekolah hanya melakukan penilaian berdasarkan kemampuan kognitif-akademik saja, sementara aspek moral diabaikan. Hanya nilai akademik yang dipandang objektif dan menjadi dasar kenaikan kelas atau lulus dari tingkat jenjang pendidikan tertentu. Sementara faktor moral dianggap sebagai subjektif dan karena itu tidak menjadi pertimbangan menaikkan atau meluluskan siswanya.

Dalam Kurikulum 2013 yang diutamakan adalah terjadinya peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi sikap (attitude), keterampilan (skill), dan pengetahuan (knowledge). Evaluasinya pun diharapkan juga komprehensif, tidak parsial. Persoalan moral terkait dengan kompetensi sikap (attitude). Selama ini sekolah lebih sibuk mengembangkan kompetensi pengetahuan (knowledge) saja, sementara dua dimensi lainnya cenderung kurang dikembangkan secara maksimal. Hal ini bisa dimaklumi karena yang menjadi patokan kelulusan mengacu pada hasil Ujian Nasional (UN). Dan, UN hanya mengukur kompetensi pengetahuan saja.

Melihat semakin merosotnya perilaku moral pelajar kita, kini, saatnya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menaruh perhatian lebih dalam penanaman nilai-nilai moral. Pendidikan karakter yang belakangan ini digaungkan oleh Kemendikbud bisa menjadi salah satu solusi kongkrit untuk menanamkan moral kepada siswa. Pendidikan karakter diharapkan tidak berhenti sebatas pengetahuan saja, tetapi dapat diimplementasikan dalam perilaku keseharian. Sehingga anak-anak lebih menghayati nilai-nilai moral dan dapat mempraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Merosotnya kualitas moral pelajar kita sebenarnya terkait juga dengan krisis yang dialami oleh keluarga. Banyak keluarga mengalami disorientasi dan disharmoni bukan hanya karena masalah ekonomi, tetapi juga karena serbuan globalisasi nilai-nilai dan gaya hidup. Gaya hidup hedonistik dan materialistik sebagaimana banyak dipertontonkan melalui telenovela dan sinetron pada berbagai saluran televisi Indonesia, hanya mempercepat disorientasi dan dislokasi keluarga dan rumah tangga. Akibatnya, anak-anak menjadi korban dari gaya hidup tersebut.

Sekolah menjadi seolah tidak berdaya menghadapi realitas ini. Dan sekolah selalu menjadi kambing hitam dari merosotnya watak dan karakter bangsa. Padahal, sekolah sendiri menghadapi berbagai masalah berat menyangkut kurikulum yang overload, fasilitas yang tidak memadai, kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan yang rendah. Menghadapi beragam masalah ini sekolah kehilangan relevansinya dengan pembentukan karakter. Sekolah, sebagai konsekuensinya, lebih merupakan sekadar tempat bagi transfer of knowledge daripada character building, tempat pengajaran daripada pendidikan.

Karena itu, guru dituntut mempunyai catatan moral siswanya. Wujudnya bisa berbentuk rekam jejak, rapor, atau lainnya. Fungsi rekam jejak ini untuk mencatat perilaku moral siswanya. Catatan penyimpangan moral siswanya ditandatangani sekolah dan orang tua wali, dengan sepengetahuan anak. Nantinya, rekam jejak moral bisa menjadi pertimbangan kelulusan siswa dan juga referensi bagi pengguna lulusan dari satuan pendidikan.

Sekolah harus berlaku jujur dan tidak melakukan manipulasi fakta atas nilai-nilai moral anak didik. Betapa tidak menyakitkan bagi seorang guru melihat anak didik yang nyata-nyata rusak moral dengan melakukan hal-hal yang menerobos nilai, tapi bisa lulus, punya ijazah, sama dengan mereka yang nawaitu sekolahnya bagus dan niat sungguh-sungguh. Ini mungkin akan menjadi penilaian yang berkeadilan dan proporsional. Bagi siswa yang nilai moralnya tidak bagus bisa memilih pekerjaan di bidang-bidang kerja yang tidak terlalu mikir catatan moral calon tenaga kerjanya. Tapi bagi jabatan publik, dunia pendidikan atau hal-hal yang berhubungan dengan manusia, saya rasa catatan moral itu penting diketahui sebagai pertimbangan.

Penulis tidak bisa membayangkan bila ada siswi yang pernah aborsi terus masuk fakultas kedokteran dan menjadi dokter atau masuk fakultas keguruan dan menjadi guru? Bisa kebayangkah anak yang terlibat curanmor lalu besarnya menjadi anggota legislatif atau hakim? Allahu A'lam.

 

* Tulisan di atas juga diterbitkan di http://www.uinsby.ac.id/

Contact Us

  • Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel
  • Address: Jl. A. Yani 117 Surabaya
  • Tel: (031) 8437893
  • Fax: (031) 8437893
  • Email: ftk[at]uinsby.ac.id
  • Website: http://ftk.uinsby.ac.id

Term of Use

Semua Content yang ada di situs resmi FTK UIN Sunan Ampel - Surabaya boleh dilihat, disalin, dicetak dan didistribusikan untuk tujuan non-commercial.